Paradigma Transisi Energi Adalah Kepentingan Publik

beritaKUH- Perencanaan yang komprehensif dengan mengedepankan prinsip berkeadilan perlu menjadi acuan dalam menerapkan transisi energi di Indonesia. 

Marlistya Citraningrum, Program Manager Akses Energi Berkelanjutan, Institute for Essential Services Reform (IESR) mengatakan, transisi energi mestinya dibicarakan dalam ranah publik menimbang dampaknya mempengaruhi kehidupan semua orang.. 

“Kita harus menanamkan paradigma bahwa transisi energi adalah kepentingan publik. Oleh karena itu, keputusan-keputusan yang diambil, baik oleh pemerintah di level manapun, harus merupakan perwakilan dan keseimbangan di antara pilihan-pilihan yang ada untuk profil kelompok masyarakat yang berbeda agar bisa memberi dampak optimal bagi mereka,” paparnya dalam Indonesia Sustainable Energy Week (ISEW) 2022, Kamis (13/10/2022). 

Lebih lanjut, Marlistya menyampaikan selain kebijakan berbasis bukti, perlu pula empati (empathy) dan pelibatan dalam proses pengambilan keputusan (engagement) dan penerapan prinsip energi berkeadilan atau just energy transition.. 

“Kita tidak bisa bilang beralih ke energi bersih, tapi ‘menyengsarakan’ orang-orang yang sebelumnya bekerja di sektor terkait energi fosil. Kalau adil, maka semua orang harus merasakan dampak positif transisi energi dan kita meminimalisir dampak negatifnya,” tegasnya.

Diversifikasi sektor-sektor ekonomi, upskilling, atau re-skilling para pekerja adalah bagian dari transisi energi berkeadilan. 

Menurutnya, penyusunan perencanaan yang komprehensif meliputi rencana strategis dan rencana taktis yang dilengkapi dengan rencana operasional yang jelas tenggat waktunya serta dilakukan pengawasan dan evaluasi. 

“Saat ini, pengambilan keputusan di Indonesia masih banyak yang top-down. Itu tidak salah. Tapi, harapannya nanti dalam konteks transisi energi, banyak yang bottom-up,” ia menekankan. 

Menyoal perencanaan yang komprehensif, . Zulfikar Yurnaidi, AEO7 Project Manager, ASEAN Centre for Energy, menyampaikan jika ingin meningkatkan efisiensi energi dan diversifikasi energi harus berfokus pada seluruh sistem, tidak hanya . power system. “ Kita harus transisi, tapi juga handal (secure),, dan harus resilien,serta berjalan ke arah sustainability. Ini memerlukan diskusi komprehensif,” katanya. 

Sementara itu, Koordinator Ketenagalistrikan, Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika, Bappenas Yusuf Suryanto menyampaikan saat ini terbuka ruang untuk menyusun perencanaan yang komprehensif dan partisipatif, misalnya pada 

Musyawarah perencanaan pembangunan di berbagai level, di daerah, kabupaten, kota sampai level nasional. Apa yang menjadi concern adalah harapannya masyarakat ini masuk dalam koridor-koridor tiap levelnya,” ungkap Suryanto. 

Ia memaparkan bahwa sinkronisasi, konvergensi atau integrasi perlu dilakukan antar berbagai pihak dan merumuskan ekosistem yang diperlukan. 

ISEW terselenggara atas kerjasama Indonesia Clean Energy Forum (ICEF), Institute for Essential Services Reform (IESR), dan Clean, Affordable, Secure Energy for Southeast Asia (CASE). CASE merupakan sebuah program kerjasama antar dua negara: Indonesia – Jerman (Direktorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas, dan didanai oleh Kementerian Perekonomian dan Aksi Iklim Pemerintah Federasi Jerman).




Leave a Reply